Tentang APIK MASé
Survey IKM, IPKP, dan IPAK Online
Tentang SKM
Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.
Dasar Hukum
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan peraturan perundangan yang digunakan, yaitu:
- Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2017
- Permenpanrb Nomor 90 Tahun 2021
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Pedoman Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9 Komponen Survey Kepuasan Masyarakat, yaitu:
1. Persyaratan2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
8 Komponen Survey Persepsi Kualitas Pelayanan, yaitu:
1. Ketersediaan Informasi2. Persyaratan Pelayanan
3. Prosedur/Alur Pelayanan
4. Jangka Waktu Pelayanan
5. Tarif/Biaya Pelayanan
6. Sarana Prasarana
7. Respon Petugas Pelayanan
8. Layanan Konsultasi Pengaduan
5 Komponen Survey Persepsi Anti Korupsi, yaitu:
1. Diskriminasi Pelayanan2. Kecurangan Pelayanan
3. Menerima Imbalan dan/atau Gratifikasi
4. Percaloan
5. Pungutan Liar
Publikasi SKM
Pemerintah Kabupten Grobogan selalu melakukan evaluasi berkala terhadap hasil survei dan masukan dari masyarakat yang kami jadikan patokan dalam pengingkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh elemen perangkat penyelenggaraan pemerintahan.
